Negara-negara G20 tidak berencana mengatur kriptokurensi


Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), yang mengatur regulasi keuangan dalam negara-negara kelompok G20, tidak melihat kebutuhan untuk mengatur kriptokurensi dan mempertimbangkan permintaan para peserta G20 untuk memperketat peraturan dalam bidang ini, tidak masuk akal.

"Penilaian awal FSB adalah bahwa aset-aset kripto tidak membahayakan stabilitas keuangan global” kata Ketua FSB G20 Mark Carney dalam sebuah surat kepada 20 bankir bank sentral dan menteri-menteri keuangan yang mewakili G20. “Permintaan sebagian anggota G20 untuk memperketat peraturan kriptokurensi ditolak.”

Sebagai tambahan, pimpinan FSB tersebut mengumumkan kebutuhan untuk memperkuat koordinasi internasional untuk menghapus celah dalam data pemantauan pada sektor kriptokurensi yang kecil namun berkembang dengan pesat.

Reaksi dari pasar terlihat langsung, nilai tukar kriptokurensi utama dunia tumbuh: 


Saat ini, FSB berencana untuk meninjau prosedur perundang-undangan dan menolak untuk mengembangkan peraturan baru, catat Carney.

"Saat tugas untuk memperbaiki kesalahan yang menyebabkan krisis keuangan semakin mendekati akhir, FSB menjauh dari merancang inisiatif kebijakan yang baru menuju implementasi dinamis dan evaluasi ketat akan dampak reformasi G20 yang telah disepakati.”

Pertemuan puncak G20 bertempat di Buenos Aires (19-20 Maret). Para peserta pertemuan mengatasi tugas yang sulit, yaitu untuk menemukan sebuah konsensus yang sesuai untuk semua pihak dalam proses mengatur pasar kriptokurensi.

Untuk pertama kalinya, kebutuhan untuk mengatasi masalah perundang-undangan kripto akan dibahas pada pertemuan puncak G20 selanjutnya, kata Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire. Hal ini telah terjadi tahun lalu dan didukung oleh rekan-rekan dari banyak negara, serta perwakilan ECB dan IMF. 



Komentar